Ketua Umum Kadin Provinsi Banten: Keppres 18 Tahun 2022 Jawab Keraguan Semua Pihak

• Superadministrator
• 27 September 2022
• 449

KadinBanten - Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD dan ART Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah selesai, dan Keppres RI Nomor: 18 Tahun 2022 pun sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Terbitnya Keppres tentang Persetujuan Perubahan AD dan ART Kadin itu tentu disambut baik pengurus Kadin Provinsi Banten. 

"Tentu kami mengucap syukur. Banten punya peran dalam proses amandemen AD dan ART Kadin itu. Sebab perubahan itu salah satunya hasil Munassus yang digelar di Provinsi Banten," ungkap Ketua Umum Kadin Provinsi Banten, M Azzari Jayabaya kepada Referensi Berita pada Senin, 26 September 2022.

Menurut M Azzari Jayabaya, karena Keppres itu dibuat berdasar hasil Munassus Kadin Indonesia, maka ini membuktikan kepada seluruh dunia usaha maupun pemangku kebijakan bahwa hanya ada satu Kadin di Indonesia, yaitu Kadin yang saat ini dikomandoi Arsjad Rasjid.

"Jika dikemudian hari masih ada organisasi yang mengatasnamakan Kadin selain dari Kadin kami yang resmi, jelas itu ilegal dan patut kami tuntut sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Kepada semua pihak, terutama pemerintah daerah di berbagai tingkatan, M Azzari Jayabaya meminta setelah ada Keppres itu untuk tidak ragu lagi. 

Jika sebelumnya ada pihak yang mengklaim dan mengaku Kadin lain selain Kadin yang sah dan diakui pemerintah, maka Keppres itu sudah menjawabnya.

"Bila masih ada pemerintah atau pihak lain yang mengakui Kadin lain seperti yang diakui oleh Keppres itu, maka itu artinya melanggar hukum. Tapi saya yakin siapa pun di Indonesia ini taat hukum," ujarnya.

Kata dia, Keppres itu harus disosialisasikan kepada publik dan itu tugas Kadin serta semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah untuk kemudian dijalankan.

"Harapan saya, tidak ada lagi pihak yang mengaku-aku Kadin selain Kadin yang resmi. Keputusan Presiden itu sudah jelas dan gamblang. Saya mengajak semua pihak untuk bersatu dan menamakan persepsi dalam membangun bangsa," pungkasnya.* ( Lukman Nurhalim)